Buat Laporan

Whistle Blowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Dasar Penerapan

Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011
SK Sekretaris Kementerian BUMN SK-16/S.MBU/2012
Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-05/MBU/2013
SINS Direksi PTPN I No. 01.CS/SINS/04/2013

Whistle Blower

Seseorang yang melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan tempat ia bekerja dimana ia memiliki akses terhadap informasi secara memadai atas terjadinya pelanggaran tersebut.

Whistle Blowing System

Sistem terintegrasi yang digunakan dalam melaporkan dan mengelola dugaan pelanggaran yang terjadi pada suatu perusahaan dengan menyertakan uraian pengaduan, pihak yang terlibat dan data/dokumen pendukung.

Jenis Laporan

Dugaan Pelanggaran atau Berindikasi Pelanggaran

Korupsi, Kolusi, Nepotisme


Penyelewengan, persekongkolan, menguntungkan kerabat

Kecurangan (Fraud)


Perbuatan curang (cheating) yang berkaitan dengan uang atau properti

Pelanggaran Etika Perusahaan


Pelanggaran terhadap etika atau norma yang berlaku di perusahaan

Perbuatan Melanggar Hukum


Kekerasan, pemerasan, pelecehan, penggunaan/pengedaran narkoba

Perbuatan Membahayakan


Terkait keamanan karyawan, keamanan perusahaan atau kesehatan kerja

Pelanggaran Prosedur Kerja


Prosedur pengadaan barang dan jasa serta prosedur kerja lainnya

Conflict of Interest


Situasi dimana terdapat konflik kepentingan insan perusahaan

Penyalahgunaan Jabatan


Perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan

Gratifikasi


Segala bentuk pemberian dalam arti luas di luar gaji yang telah ditentukan

Mekanisme

Alur Proses Pelaporan

  • Pelaporan dari Whistle Blower

    Whistle Blower menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Komisi Pelaporan Pelanggaran melalui media website, email atau via pos.

  • Respon dari Komisi Pelaporan Pelanggaran

    Komisi Pelaporan Pelanggaran melakukan verifikasi terhadap laporan pelanggaran yang masuk/diterima. Jika laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka petugas meneruskan laporan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

  • Hasil Analisa dari Komisi Pelaporan Pelanggaran

    Apabila hasil investigasi dapat dibuktikan maka Komisi Pelaporan Pelanggaran melaporkan pelanggaran tersebut dan memberikan penjelasan kepada Direksi dan jika tidak dapat dibuktikan, maka pelaporan pelanggaran selesai.

  • Laporan Berkala

    Komisi Pelaporan Pelanggaran melaporkan laporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila terlapor adalah anggota direksi, maka Komisi Pelaporan Pelanggaran hanya menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.

Perlindungan

Perlindungan Pelapor dan Perlindungan Terlapor

Perlindungan Pelapor


Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor dari
pemecatan, penurunan jabatan, pelecehan dan diskriminasi lainnya.
Perusahaan merahasiakan identitas pelapor dan isi laporan.
Perusahaan juga dapat memberikan penghargaan (reward)
atas tindakan menyelamatkan aset perusahaan.

Perlindungan Terlapor


Proses analisa dan investigasi bebas dari intervensi siapapun.
Keputusan terkait langkah yang diambil merupakan wewenang
Direksi berwenang untuk mengambil keputusan atas laporan
yang disampaikan oleh Komisi Pelaporan Pelanggaran.
Dewan Komisaris berwenang mengambil keputusan atas
laporan yang menyangkut Direksi yang disampaikan oleh
Komisi Pelaporan Pelanggaran.

Buat Laporan

Formulir Pelaporan

Waktu Kejadian

Upload Dokumen